Banyak pemula menghitung keuntungan investasi dengan sederhana: nilai akhir dikurangi modal. Padahal pajak, biaya, dan inflasi ikut memangkas hasilnya. Dan satu lagi yang sering terlupa: sebagian investasi tetap perlu dilaporkan di SPT Tahunan, walaupun pajaknya sudah dipotong.
Artikel ini merangkum cara pajak bekerja pada beberapa instrumen populer. Karena aturan pajak mudah berubah, anggap tulisan ini sebagai peta awal dan cek ketentuan terbaru di pajak.go.id sebelum mengambil keputusan.
Dua istilah yang perlu dipahami
- PPh final: pajak yang dipotong langsung dan dianggap selesai. Anda tidak perlu menghitung atau membayar lagi, tetapi penghasilan dan hartanya tetap perlu dicatat dan dilaporkan di SPT.
- Bukan objek pajak: penghasilan tertentu dikecualikan dari PPh, sehingga tidak dikenai pajak.
Pajak juga dikenakan pada penghasilan, bukan pada saldo. Anda tidak dikenai pajak hanya karena nilai investasi Anda naik di atas kertas.
Deposito
Menurut penjelasan DJP (2021), bunga deposito dikenai PPh final 20% berdasarkan PMK 212/PMK.03/2018. Artikel tersebut menyebut deposito dengan nilai maksimal Rp7,5 juta tidak dikenai pajak final ini. Pajakku juga menyebut tarif 20% untuk deposito di atas Rp7,5 juta.
Contoh perhitungan
Misalkan deposito Rp100.000.000 dengan bunga 4% per tahun.
- Bunga kotor: Rp4.000.000
- Pajak 20%: Rp800.000
- Bunga bersih: Rp3.200.000, atau setara 3,2% per tahun
Angka bunga 4% hanya ilustrasi. Bunga dan batas pajak bisa berbeda, jadi cek ke bank dan aturan terbaru.
Saham
Menurut DJP dan Pajakku:
- Jual beli saham di bursa: PPh final 0,1% dari nilai transaksi penjualan. Pajak ini dikenakan walaupun investor rugi, karena dasarnya adalah nilai jual, bukan untung.
- Dividen: dikecualikan dari pajak jika memenuhi syarat diinvestasikan kembali di Indonesia. Jika tidak, dikenai PPh final 10%. Rinciannya ada di Hidup dari Dividen. Menurut Bareksa, pengecualian itu berlaku bila diinvestasikan kembali selama 3 tahun dan dilaporkan realisasinya di Coretax.
Contoh perhitungan
Misalkan Anda menjual saham senilai Rp10.000.000 di bursa. Pajak final 0,1% sama dengan Rp10.000, terlepas dari apakah transaksi itu untung atau rugi. Biaya transaksi lain dari perusahaan sekuritas dan bursa belum termasuk dan perlu Anda cek di sekuritas Anda.
Penjualan saham oleh pendiri perusahaan memiliki tarif tersendiri, yaitu 0,5%, tetapi itu bukan situasi kebanyakan investor ritel.
Reksa dana
Menurut DJP, keuntungan dari penjualan unit reksa dana dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan (Pasal 4 ayat 3 UU PPh). Bareksa juga mencatat reksa dana sebagai penghasilan yang bukan objek pajak. Artinya, selisih NAB saat Anda menjual dan membeli umumnya tidak dipotong pajak.
Beberapa catatan penting:
- Ini tidak berarti reksa dana bebas biaya. Ada biaya pembelian, penjualan, dan biaya pengelolaan. Lihat Cara Membaca Fund Fact Sheet.
- Perlakuan pajak di dalam portofolio reksa dana, atau jenis khusus seperti reksa dana penyertaan terbatas, tidak saya bahas dan bisa berbeda.
- Reksa dana tetap dilaporkan sebagai harta di SPT (lihat bagian pelaporan).
SBN dan obligasi
Menurut DJP, bunga obligasi dikenai PPh final 10% berdasarkan PP 91/2021. Untuk SBN ritel, kupon dipotong PPh 10% menurut Bareksa, dan DDTC juga menyebut tarif ini lebih rendah daripada deposito. Rinciannya, lengkap dengan contoh, ada di SBN Ritel untuk Pemula.
Misalkan Rp10.000.000 dengan kupon 6% per tahun: kupon Rp600.000, pajak Rp60.000, bersih Rp540.000. Sekali lagi, 6% hanya ilustrasi.
Emas
Pajak emas sedang berkembang. Menurut Pajakku (diperbarui Juli 2026), DJP sedang mengkaji PPh final atas keuntungan penjualan emas, dan hal itu belum menjadi aturan berlaku. Namun menurut Bareksa, keuntungan penjualan emas perlu dilaporkan sebagai penghasilan di SPT. Pembahasan lengkapnya ada di Emas Fisik vs Emas Digital.
Bagaimana melaporkannya di SPT?
Menurut Bareksa (Februari 2026), prinsip pelaporannya:
- Nilai harta dilaporkan sebesar nilai pasar wajar per akhir tahun pajak (31 Desember), dalam rupiah. Perubahan harga setelah tanggal itu tidak memengaruhi nilai yang dilaporkan.
- Saham, reksa dana, SBN, dan emas dicatat sebagai harta, lengkap dengan harga perolehan dan nilai saat ini. Laporan dilakukan lewat Coretax DJP.
- Kupon SBN dan penjualan saham sudah dipotong pajak final, jadi Anda tidak membayar tambahan. Tetapi tetap dicantumkan di SPT.
- Reksa dana dilaporkan per produk.
Jika Anda karyawan, siapkan bukti potong dari pemberi kerja, laporan kepemilikan dari sekuritas atau mitra, dan catatan pembelian Anda. Cara termudah adalah menyimpan laporan akhir tahun tiap Januari. Untuk langkah teknis terbaru di Coretax, ikuti panduan di situs DJP.
Catatan tentang batas dan bentuk lain
- Instrumen lain: aset kripto, peer-to-peer lending, dan produk lain punya ketentuan sendiri yang tidak saya periksa di sini. Cek ke DJP.
- Batas nilai dan tarif: seperti batas deposito Rp7,5 juta bisa berubah dari waktu ke waktu.
- Sumber yang berumur: beberapa penjelasan di artikel DJP dan Pajakku yang saya buka terbit tahun 2021–2022, dan penulisnya menyebut isinya pendapat pribadi. Jadi tarif di atas harus dicek ulang.
Kebiasaan yang membantu
- Simpan laporan transaksi dan kepemilikan tiap tahun.
- Hitung hasil bersih setelah pajak dan biaya, bukan kotor.
- Catat harga perolehan tiap pembelian, apalagi untuk emas.
- Laporkan semua harta di SPT, termasuk yang pajaknya sudah final.
- Konsultasikan situasi khusus Anda ke kantor pajak atau konsultan pajak.
- Lihat pengaruh waktu dan hasil bersih di kalkulator investasi.
Kesalahan yang sering terjadi
- Menganggap pajak final berarti tidak perlu lapor.
- Mengira reksa dana bebas dari semua biaya karena bebas pajak.
- Menghitung untung saham tanpa memasukkan pajak 0,1% dan biaya transaksi.
- Melupakan syarat investasi ulang dividen dan kewajiban lapornya.
- Memakai tarif dari artikel lama tanpa mengecek aturan terbaru.
Sumber
- DJP: Agar Investasi Makin Cuan, Kenali Juga Pajaknya (2021)
- Pajakku: pajak investasi deposito, forex, saham, dan obligasi (2022)
- Bareksa: cara lapor pajak investasi di Coretax DJP (Februari 2026)
- Pajakku: DJP kaji PPh final penjualan emas digital
- Direktorat Jenderal Pajak untuk aturan terbaru
Artikel ini bersifat edukasi dan bukan saran pajak atau investasi personal. Semua investasi mengandung risiko.
Artikel ini bersifat edukasi dan bukan saran keuangan personal. Semua investasi mengandung risiko.